Kemenag, Ketahuilah Bahwa Setiap Manusia adalah Penceramah

Tulisan ini hendak mengcounter klasifikasi Kemenag dalam daftar penceramah “muktabarah” yang direkomendasi oleh Kemenag. Klasifikasi Kemenag dalam mendaftar para penceramah, konon didasari permintaan masyarakat untuk memilah mana penceramah yang baik dan mana penceramah yang tidak baik. Timbul ekses dalam klasifikasi tersebut. Yaitu ada penceramah yang “sudah melanglang buana” tidak masuk daftar penceramah.

Berangkat dari premis bahwa setiap manusia adalah Homo Retorikum (Makhluk Penceramah), maka sejatinya pengklasifikasian tersebut tidak dapat dibenarkan. Artinya, tidak cukup penceramah dijumlah dan didaftar seperti itu. Karena setiap orang adalah penceramah. Lalu bagaimana solusinya?

Sejatinya biarkan semuanya mengikuti seleksi alam. Siapa yang mampu beradaptasi dalam berceramah di situlah ia yang akan laris di kalangan umat. Sebetulnya terdapat kesalahan dalam pemahaman masyarakat pada umumnya. Dianggapnya penceramah tulen itu adalah mereka yang menguasai kitab kuning, hafal materi keislaman, mendorong masuk surga dan sebagainya. Inti berceramah sebetulnya berbicara di depan publik. Tidak lebih. Barang siapa yang mampu berbicara di depan publik dialah penceramah. Bung Karno, presiden pertama RI, adalah sosok penceramah yang mampu menggoncang dunia.

Cuma masalahnya di Indonesia, para pejabat Kemenag tertipu dengan kriteria-kriteria yang ketat dalam sosok penceramah. Katanya menghidupkan demokrasi. Bila benar ingin menghidupkan demokrasi, maka sepatutnya yang dilakukan adalah perangkulan untuk semua. Tidak ada marginalisasi penceramah. Salah satu ekses negatif keluarnya daftar penceramah Kemenag adalah tersinggungnya sebagian penceramah yang sudah sering diundang ke mana-mana.

Kalau hanya ingin mengikis terorisme dan radikalisme di Indonesia, tentunya harus mencari akar masalahnya. Apakah ideologi atau politik yang mengitari struktur luar (face structure) di dalam masyarakat.

Tampaknya Kemenag kurang begitu menguasai dalam pertarungan politik global di mana terorisme adalah pancing dan kailnya. Supaya tidak larut dalam diskriminasi penceramah nasional, maka Kemenag seharusnya menarik daftar penceramah tersebut. Biarlah masyarakat yang memilih penceramah mereka sendiri. Unsur pedagogik dalam hal ini perlu digalakkan. Untuk mengedukasi masyarakat, maka diperlukan sekolah-sekolah Critical Theory yang sumbernya adalah ilmu-ilmu sosial. Sudah saatnya masyarakat mandiri dan bisa menjadi oposisi Kemenag.

Kalau masyarakat hanya diam, maka yang terjadi adalah pembodohan dan pembusukan sistemik yang merajalela. Entah bagaimana nasib bangsa ke depan. Masyarakat memang susah ditunggu. Untuk menyiasati hal ini, masyarakat harus berani melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Dalam hal ini prinsip Komunis memang perlu diterapkan. Sekali lagi, prinsip hidup komunis, bukan komunisme- sebuah isme yang selalu dicurigai.

(Sumber Gambar: tribunnews.com)